UMRI GESA PENERAPAN KURIKULUM SNPT KKNI DI TAHUN AJARAN BARU, SIAP BERSAING DENGAN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pekanbaru – Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) saat ini sedang menggesa penerapan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbasis Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SNPT – KKNI). Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut, UMRI menggelar sosialisasi dan Workshop sehari pada Sabtu (7/1/2017) dengan mendatangkan pakar Prof. Usman M. Tang MS yang merupakan kepala LPPMP Universitas Riau. Kegiatan Workshop sehari dilaksanakan di Aula Universitas Muhammadiyah Riau Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 88 Pekanbaru.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) UMRI Ir. Yusman Yusuf, MT., empat orang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau yaitu Dr. Irman Majid, MA., Jakiman, SW., MM., Drs. Raja Ramli Ibrahim dan Abunawas, S.Ag., MM. Dari unsur pimpinan UMRI dihadiri WR 1 dr. Taswin Yacob, Sp.S, WR 2 Bakaruddin, SE., MM., WR 3 Baidarus, M.Ag., MM., Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Biro serta Tim perumus kurikulum SNPT -KKNI.

Dalam pemaparannya Prof. Usman Tang MS mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh UMRI atas perolehan akreditasi B untuk 13 Program Studi dan memuji atas lolosnya proposal usulan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Kemenristek Dikti. Melihat perkembangan UMRI, ia yakin ke depan jumlah usulan penelitian dan pengabdian UMRI akan lebih banyak lagi. Terkait penerapan SKKNI Prof. Usman Tang optimis umri akan berkembang lebih cepat, hal ini karena UMRI akan memiliki corak khusus dan keunikan tersendiri.

“Melihat kemajuan dan capaian yang telah didapat UMRI, saya yakin UMRI akan menjadi salah satu kompetitor perguruan tinggi yang ada di Riau termasuk Universitas Riau. Kegiatan hari ini  dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan kurikulum di UMRI merupakan acuan awal UMRI ke depan dalam membuat corak khusus sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat” ujar Usman Tang.

Sementara itu, Wakil Rektor I dr. Taswin Yacob, Sp.S mengatakan “Selain masukan dan arahan dari nara sumber, kita juga meminta masukan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan ke dalam rancangan kurikulum yang kita buat”.

“Dengan melibatkan segenap unsur yang ada hingga level program studi dan stake holder terkait, tahapan di internal kita hingga pengesahan di Kemenristek Dikti, saya yakin ini akan cepat rampung“ ujar Taswin lagi. “Target kita pada tahun ajaran baru 2017 ini, kurikulum yang kita susun akan kita terapkan” ujar dokter spesialis syaraf itu mengakhiri. (Humas)

Instruksi

1. Membayar uang pembuatan KTM ke Tata Usaha sebesar Rp. 60.000
2. Mengisi formulir pengajuan di halaman ini


Syarat Foto

1. Foto berbentuk file asli (bukan foto menggunakan HP)

2. Ukuran foto 3x4

3. Berfoto dengan posisi serong

4. Foto wajib menggunakan Jas Almamater
5. Latar Belakang Merah
6. FILE diberi nama dengan format berikut : Nama_NIM

Pengajuan Pembuatan KTM Baru

 

Verifikasi

Tata Cara Pengajuan Surat

1. Pastikan sudah membaca syarat surat terlebih dahulu
2. Pilih dan download format surat yang dibutuhkan,
3. Edit isi surat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mahasiswa masing-masing,
4. Cetak surat,
5. Minta tandatangan pejabat yang tertera di surat (Ka.Prodi/Dosen PA/dll),
6. Serahkan ke Pihak yang tertera di syarat surat

 

Silahkan download format surat dibawah sesuai kebutuhan

> Permohonan Data Fakultas Untuk Penelitian (Serahkan ke Tata Usaha)

> Permohonan Data Pra Proposal Penelitian (Serahkan ke Tata Usaha)

> Permohonan Data Tugas Mata Kuliah (Serahkan ke Tata Usaha)


> Permohonan Input Mata Kuliah / KRS (Serahkan ke Tata Usaha)


> Permohonan Kembali Kuliah Setelah Cuti (Serahkan ke DAAK)


> Permohonan Pindah Regular (Serahkan ke Tata Usaha)

> Permohonan Pindah Program Studi (Serahkan ke Tata Usaha)

> Permohonan Pindah Universitas (Serahkan ke Tata Usaha)


> Permohonan Pengunduran Diri (Serahkan ke Tata Usaha)